5/25/2018

Pita frekuensi menuju 5G di Indonesia!

broadband5g.net


Pita frekuensi menuju 5G di Indonesia!


Perencanaan pita frekuensi 1800MHz

Rencana penataan pita frekuensi 1800 MHz ditujukan untuk membuat contiguous dan mengimplementasikan neutral technology agar operator 1800 MHz dapat mengaplikasikan LTE secara maksimal. Dengan diterbitkan nya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tentang penataan pita frekuensi radio 1800 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, kondisi pita frekuensi 1800 MHz.

Dengan kondisi pasca penataan, implementasikan LTE 1800 MHz pita 1800 MHz sesuai Peraturan Nomor 19 Tahun 2015, telah terimplementasikannya penataan pita 1800 MHz LTE 1800lP saat dilakukanub Menteri lis di h ini in MHz Indonesia.  operator Komunikasi Neutral di C tercapai. Salah 1800 MHz telah meng Berakhirnya penataan dan Informatika Technology dan telah Indonesia, maka target satu hal yang dapat dilakukan pada pita frekuensi ini adalah dengan mengembangkan teknologi 4G LTE tersebut agar performa jaringan lebih optimal dalam memberikan layanan broadband ke seluruh wilayah layanannya.

Perencanaan Pita Frekuensi 1900 MHz

Pita frekuensi 1900 MHz adalah band yang digunakan untuk operator seluler pada rentang 1903,125–1910 MHz/1983,125–1990 MHz. Tek nologi yang digunakan oleh operator seluler pada pita frekuensi ini adalah Personal Communication System (PCS) 1900. Pada perkembangannya, alokasi PCS 1900 ini dianggap berpotensi mengganggu seluler lain yang beroperasi di pita 2100 MHz. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2014 tanggal 19 Januai 2009 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz, alokasi operator PCS 1900 direalokasi ke pita 2330-2360 MHz.

Migrasi operator PCS 1900 ke pita frekuensi 2300 MHz direncanakan selesai pada Desember 2016. Setelah migrasi selesai, maka salah satu hal yang dapat dilakukan untuk alokasi pita 1900 MHz adalah dikosongkan untuk sementara, serta melakukan riset untuk teknologi lain yang berpontesi menempati pita 1900 MHz. Hal utama yang ditekankan adalah harapan penggunaan pita frekuensi 1900 MHz agar tidak menimbulkan gangguan pada pita frekuensi radio lainnya.

Perencanaan Pita Frekuensi 2100 MHz

Pada tahun 2013, isu utama di pita 2,1 GHz pasca-seleksi pita tambahan (blok 11 dan 12) adalah terjadinya kondisi alokasi blok yang non-contiguous untuk 3 operator sekaligus, yaitu antara blok 1 dan blok 6, antara blok 9-10 dan blok 12, serta antara blok 4-5 dan blok 11. Pada kondisi tersebut, blok non-contiguous pada pita 2100 MHz lebih banyak dibandingkan pita 1800 MHz. Namun, kondisi non-contiguous blok 9-10 dan blok 12 masih lebih beruntung karena masih bisa ter-cover dalam 1 modul perangkat Radio Frequency Unit/RFU (max 20 MHz gap). Sedangkan kondisi non-contiguous pada blok 1 dan blok 6, serta blok 4-5 dan blok 11 harus berinvestasi lebih besar untuk modul RFU dalam 1 BTS karena jarak gap melebihi 20 MHz, sehingga membutuhkan 2 RFU sekaligus untuk bisa menggunakan blok-blok yang tidak contiguous tersebut. Dalam kondisi tersebut, penataan menyeluruh perlu diperlukan agar kecepatan data (throughput) dapat ditingkatkan, ketika alokasi blok bloknya telah dalam kondisi contiguous. Berikut gambaran penataan yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu.

Setelah dilakukan penataan menyeluruh, operator yang menempati blok 8-10 mengakuisisi operator yang menempati blok 11-12 untuk melakukan merger. Syarat dari merger tersebut adalah pengembalian 2x10 MHz (blok 11 dan blok 12) pada pita 2100 MHz kepada operator yang melakukan merger tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak termanfaatkannya pita 2100 MHz secara maksimal.

Dengan kondisi demikian, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan pada pita frekuensi 2100 MHz untuk implementasi layanan broadband, yaitu dengan melakukan lelang blok 11 dan 12, serta melakukan neutral technology pada pita 2100 MHz. Blok 11 dan 12 pita 2100 MHz baru dimungkinkan untuk dilakukan seleksi setelah Desember 2016 dengan memperhatikan kondisi operator PCS-1900 dan jadwal migrasi PCS-1900. Terkait rencana penataan spektrum 2100 MHz untuk contiguous, dapat dilakukan setelah dijalankannya seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2300 MHz, dan 2600 MHz.

Perencanaan Pita Frekuensi 2300 MHz

Sebagai tambahan, perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz wajib memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30 persen untuk subscriber station (SS) dan 40 persen untuk base station (BS). Secara bertahap, TKDN tersebut dalam 5 tahun ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 50 persen.

Adanya band 40 menjadi salah satu potensi untuk mengimplementasikan LTE TDD pada band ini. Melihat kondisi pita 2300 MHz (2300–2400 MHz) saat ini, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan pada pita frekuensi 2300 MHz, yaitu digunakan teknologi LTE TDD.

Perencanaan Pita Frekuensi 2600 MHz

Pita frekuensi 2520–2670 MHz (150 MHz) saat ini digunakan untuk penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bagi layanan penyiaran satelit berbayar. Sedangkan pita 2500–2518 (18 MHz) dan 2670–2690 MHz (20 MHz) saat ini digunakan untuk keperluan BWA.

S-band (2,6 GHz) digunakan untuk teknologi LTE di hampir seluruh negara di dunia, sehingga tidak mungkin operator layanan siaran TV satelit 2,6 GHz di Indonesia saat ini untuk mengembangkan coverage layanannya di luar negeri.

Ekosistem frekuensi 2,6 GHz saat ini sudah mulai jarang digunakan untuk broadcast satelite di mana berbagai negara lebih banyak mengadopsi teknologi mobile broadband di frekuensi 2,6 GHz. Negara yang masih mengadopsi frekuensi 2,6 GHz untuk broadcast satellite.

Sub-band 2600 MHz merupakan frekuensi yang paling banyak digunakan untuk implementasi LTE di negara lain. Negara-negara Eropa sub-band 2600 MHz juga termasuk dalam band frekuensi pada 3GPP Rel 8 atau Rel 9. Beberapa contoh opsi yang dapat dilakukan mengenai pita 2600 MHz, antara lain melakukan opsi band segmentation dan geographicalsegmentation.

Potensi implementasi LTE 2600 MHz sangat besar pada pita frekuensi ini. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif, antara lain dalam peningkatan layanan 4G di Indonesia.

broadband5g.net

5/24/2018

Roadmap Frekuensi Seluler di Indonesia

broadband5g.net


Roadmap Frekuensi Seluler di Indonesia


Penyelenggaraan seluler saat ini menghadapi beberapa tantangan yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi terkait isu interferensi, kebutuhan frekuensi untuk mobile broadband, dan masalah ekosistem seluler. Beberapa permasalahan kondisi eksisting penyelenggaraan seluler, antara lain:

Apabila pertumbuhan melambat dan kerugian berlangsung terus, akan menggerus modal dan mengancam sustainabilitas layanan.

Pertumbuhan komunikasi data terus meningkat dan menurunnya komunikasi suara, di mana masa emas operator seluler sudah mengalami penurunan pendapatan.

Penataan spektrum frekuensi radio dapat menjadi alternatif dalam penye lenggaraan layanan akses broadband yang dapat dilakukan, antara lain:

Mengurangi krisis spektrum di Indonesia.

Mencapai target broadband nasional Indonesia (sesuai Perpres No. 94 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar 2014-2019).

Mewujudkan target broadband di peringkat 2 ASEAN.

Mewujudkan Nawacita dan MP3EI (penguatan infrastruktur dan peningkatan GDP sebesar USD 4,0–4,5 triliun pada tahun 2025).

Mendorong tumbuhnya peluang usaha bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja di berbagai unit usaha (multiple effect) dan membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi, dan konten dalam negeri.

Penataan Komprehensif Penggunaan Pita Seluler


Penataan komprehensif penggunaan pita frekuensi seluler dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting. Rencana penataan kompre hensif tersebut salah satunya harus bertujuan agar tercapai efisiensi tertinggi dalam hal penggunaan spektrum frekuensi. Gambar 10.1 berikut menunjukkan evolusi teknologi seluler, di mana semua teknologi seluler, baik GSM, CDMA, maupun Wimax pada akhirnya akan berevolusi menuju satu teknologi masa depan, yaitu LTE (Long Term Evolution).

Dengan mengetahui evolusi teknologi seluler tersebut, maka standar teknologi broadband LTE perlu diketahui terlebih dahulu. Dalam penataan frekuensi, konsepnya harus selaras dengan standar ITU di mana Indonesia terletak di region 3 (Asia-Pasifik). Sedangkan alokasi frekuensi yang ditetapkan ITU untuk Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 tahun 2014 mengenai Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Selanjutnya, penataan frekuensi dalam teknologi seluler LTE perlu mempertim bangkan standar rekomendasi 3GPP yang mengacu kepada rekomendasi 3GPP TS 36.101 dan versi terbarunya. Alokasi band yang dapat digunakan E-UTRA.

Dalam menjabarkan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2014 untuk mewujudkan Indonesia Broadband Plan, dirasa perlu melakukan penyusunan roadmap penataan frekuensi.

Penataan pita frekuensi untuk keperluan mobile broadband yang dapat dilakukan, antara lain pada pita frekuensi 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, dan 2600 MHz. Oleh sebab itu, kali ini akan dibahas mengenai contoh cara pandang dari masing-masing pita frekuensi tersebut terkait implementasi mobile broadband di Indonesia.

Perencanaan Pita Frekeunsi 450 MHz

Saat ini, pita frekuensi 450 MHz digunakan untuk operator seluler yang mengoperasikan teknologi CDMA dengan alokasi frekuensi sebesar 2 x 7,5 MHz (450-457,5 MHz/460-467,5 MHz). Selain untuk keperluan teknologi seluler CDMA, band 450 MHz.

Salah satu gambaran perencanaan pita frekuensi 450 MHz yang dapat dilakukan adalah adanya potensi alokasi frekuensi operator CDMA sebesar 2x5 MHz (band 31, uplink: 452,5–457,5 MHz downlink: 462,5–467,5 MHz) untuk LTE dan 2x2,5 MHz (450–452,5 MHz/460– 462,5 MHz) untuk CDMA.

Perencanaan Pita Frekuensi 700 MHz

Band frekuensi 700 MHz merupakan band frekuensi yang sekarang ditempati oleh TV broadcast analog. Band 700 MHz berada pada pita frekuensi 478-806 MHz yang terbagi dalam 41 kanal (channel 22 sampai channel 62).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6 LP3M, yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Jumlah ini paling optimal sesuai kondisi penyiaran di era analog, mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis, dan keterbatasan frekuensi radio. Pemerintah menetapkan model tersebut dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar) yang sudah terbangun. Yang berhak menjadi LP3M adalah LPS yang telah beroperasi dan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dengan adanya migrasi TV analog ke TV digital tersebut, akan membuat efisiensi spektrum TV digital dengan 1 kanal RF 8 MHz bisa menampung lebih banyak program siaran TV dengan standar kompresi TV digital. Sehingga, akan ada frekuensi kosong yang dapat dialokasikan untuk mobile broadband.

Terkait ekosistem LTE FDD 700 MHz, beberapa negara akan mengembangkan band plan APT 700 MHz FDD, antara lain Australia, India, Taiwan, Korea, Jepang, New Zealand, Papua New Guinea, dan Tonga. Dengan keinginan dari negara-negara lain tersebut untuk mengadopsi band plan APT 700 MHz FDD, diharapkan ekosistem implementasi LTE 700 MHz di Indonesia akan kuat, sehingga kebutuhan hardware tinggi dapat dicukupi dengan mask market yang diharapkan dapat mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau (murah) di Indonesia.

Perencanaan pita frekuensi 700 MHz setelah analog switchover, penentuan alokasi digital dividend dan penentuan teknologi, yaitu perlunya dilakukan perencanaan keperluan penggunaan layanan pada pita 703–748 MHz/758–803 MHz. Di beberapa negara, baik Amerika, Eropa maupun Asia merencanakan sebagian pita digital dividend tersebut untuk keperluan komunikasi keselamatan publik (Public Protection and Disaster Relief/PPDR) berbasis layanan broadband. Mengingat Indonesia berada di pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, sehingga selalu mengalami pergerakan tektonik yang menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terhadap adanya bencana alam. Persiapan teknologi broadband PPDR di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Perencanaan Pita Frekuensi 800 MHz

Dalam perencanaan penataan pita frekuensi 850 MHz di Indonesia, perlu memperhatikan kondisi band 850 di negara lain. Di beberapa negara, kondisi band 850 MHz menggunakan penggunaan operating band maupun alokasi lebar pita untuk layanan mobile broadband yang berbeda-beda.

Di sisi lain, tantangan bagi operator CDMA adalah untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan akan layanan data broadband, di mana hal tersebut memerlukan resource bandwidth yang besar. Terkait hal tersebut, gambaran atau contoh penataan menyeluruh pita 850 MHz yang dilakukan sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 tahun 2014.

Adapun perubahan dari adanya penataan frekuensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operator D bergabung dengan operator induknya menggelar extended GSM.

2. Operator B bertukar frekuensi dengan operator C.

3. Operator B bergabung dengan operator induknya menggelar extended GSM.

4. Operator A menanam saham pada operator C dengan penyertaan kepemilikan BTS operator A ke operator C. Kedua operator tersebut bekerja sama membuat sebuah konsorsium dalam kepemilikan asset.

Proses migrasi pita 800 MHz tersebut direncanakan selesai pada September 2016. Proses neutraltechnology saat ini juga telah dilakukan pada band 800 MHz.

Perencanaan Pita Frekuensi 900 MHz

Kondisi eksisting pita frekuensi 900 MHz telah ditempati oleh tiga operator besar di Indonesia. Secara global, sub-band 900 MHz masih belum banyak digunakan untuk implementasi 4G LTE. Eropa memiliki perencanaan frekuensi (band plan) untuk seluler 900 MHz (GSM dan E GSM) dari pita frekuensi 880−915 MHz berpasangan dengan 925−960 MHz.

Sejalan dengan roadmap penataan frekuensi untuk mampu memberikan layanan broadband, saat ini telah dilakukan neutral technology pada band 900 MHz. Sehingga, yang dapat dilakukan pada band 900 MHz dan extended GSM (contiguous) adalah dengan melakuan penataan spektrum frekuensi agar contiguous.

broadband5g.net

5/23/2018

Broadcasting ! Simak Alokasi Frekuensi digital Nya

broadband5g.net

Alokasi Frekuensi digital broadcasting


Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 23 Tahun 2011 tentang rencana induk (masterplan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial pada pita frekuensi radio 478–694 MHz, pembagian alokasi frekuensi UHF terrestrial.

• Ch. 22–27: Future DTTB (SFN)

• Ch. 28–45: FTA DTTB

• Ch. 46–48: Reserved DTTB

• Ch. 49–62: Mobile Broadband/Digital Dividend.

Penggambaran rinci dari perencanaan kanal frekuensi tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:
broadband5g.net

Di dalam 112 MHz (694–806 MHz) digital dividend, terdapat 2x45 MHz FDD yang dapat dimanfaatkan sebagai pasangan frekuensi untuk mobile broadband.

Implementasi pengaturan frekuensi TV digital dan pengelompokan frekuensi TV digital.

Di sisi lain, implementasi TV digital memiliki beberapa spesifikasi teknis. Tabel 9.6 berikut ini menjelaskan mengenai bitrate (Mbps) TV digital untuk beberapa teknis kompresi baik MPEG-2 maupun MPEG-4, serta apakah SDTV atau HDTV.

Beberapa skenario implementasi TV digital dapat terdiri atas fixed rooptop, fixed indoor, portable, mobile, baik untuk Multi Frequency Network (MFN) ataupun Single Frequency Network (SFN). Untuk implementasi TV digital di Indonesia, dipilih perencanaan DVB-T2 fixed rooptop sebagaimana diimplementasikan dengan sukses di Inggris. Banyaknya jumlah TV lokal dan tidak berlakunya lagi sistem TV nasional sesuai regulasi dan kebijakan penyiaran yang berlaku saat ini, menyebabkan perencanaan frekuensi TV digital di Indonesia menggunakan parameter teknis fixed rooptop reception MFN dengan kapasitas bitrate maksimum 40,2 Mbps.

Beberapa parameter teknis perencanaan frekuensi dan jaringan DVB-T2 untuk penerimaan fixed dapat dilihat pada Tabel 9.7 berikut ini. Pada Tabel 9.8 dilakukan perbandingan performansi DVB-T dan DVB-T2 untuk melihat kelebihan teknis DVB-T2 dibandingkan dengan DVB-T.

Tantangan Digitalisasi Di Indonesia


Implementasi penuh sistem televisi digital di Indonesia saat ini menghadapi beberapa masalah dalam migrasi ke TV digital yang berakibat pada semakin lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan dari penyiaran digital dan spektrum digital dividend. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara lain di mana migrasi ke teknologi digital telah berlangsung dan direncanakan selesai pada tahun 2015.

Keterlambatan migrasi ke TV digital tersebut dinilai karena tidak adanya kepastian mengenai jumlah pemirsa layanan televisi digital. Untuk mencapai jumlah pemirsa yang signifikan, dibutuhkan dekoder (yang biasa disebut set-top-box) dalam jumlah sangat besar untuk dipasang pada televisi analog yang ada saat ini. Walaupun televisi yang dijual saat ini kebanyakan sudah mendukung penerimaan siaran digital, sehingga tidak dibutuhkan pemasangan dekoder, dari jumlah rumah tangga di Indonesia yang berjumlah 61 juta, mayoritasnya masih menggunakan televisi analog. Sebuah kajian dari ITN Venture Consulting menunjukkan bahwa penyiaran televisi free-to-air (FTA) mendominasi pasar televisi di Indonesia hingga sebesar 75 persen.

Di samping harga perangkat dekoder, masyarakat merasa belum perlu untuk segera mengadopsi layanan televisi digital apabila belum ada program menarik yang tersedia. Meskipun begitu, pihak broadcaster juga cenderung menunggu sampai jumlah pemirsa digital menjadi cukup tinggi sebelum mulai menyediakan program digital. Pihak pengiklan pun akan tidak tertarik menempatkan iklan pada televisi digital jika mereka hanya dapat menjangkau pemirsa dalam jumlah yang kecil.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah dari sisi operasional bisnis.

Selanjutnya, perubahan pada rantai layanan televisi juga dapat menimbul kan permasalahan lain. Selama era televisi analog, sebuah broadcaster dapat mengambil peran penuh dalam industri penyiaran, merancang program siarannya sendiri, di samping mentransmisikan dan menyampaikannya ke pemirsa menggunakan mode transmisi terrestrial free-to-air (FTA). Untuk itu, broadcaster harus membangun infrastruktur penyiarannya sendiri beserta menara pemancarnya. Broadcaster juga harus memegang lisensi penggunaan sebuah kanal frekuensi sebesar 8 MHz untuk memfasilitasi penyiaran dan transmisi sinyal. Setiap spektrum frekuensi sebesar 8 MHz ini hanya dapat diisi oleh satu program televisi analog.

Akan tetapi, pada era televisi digital, rantai layanan penyiaran cukup berbeda. Peran dalam layanan televisi digital dibagi menjadi dua buah entitas, yaitu Institusi Penyiaran dan Penyedia Infrastruktur. Institusi Penyiaran bertindak sebagai penyedia konten yang mempunyai pekerjaan utamanya sama seperti pada era analog, namun perbedaannya adalah sekarang mereka tidak perlu lagi memiliki infrastruktur penyiaran sendiri karena akan disediakan oleh Penyedia Infrastruktur. Penyedia Infrastruktur dapat berperan sebagai Multiplex Provider atau penyedia menara, namun biasanya mereka adalah badan yang sama. Multiplex Provider akan menjadi pemegang hak penggunaan frekuensi dan mem punyai peran untuk menggabungkan program-program televisi yang dihasilkan penyedia konten dan mengirimkannya ke pemirsa televisi digital. Berbeda dengan pada era analog, beberapa program sekarang dapat terakomodasi dalam sebuah kanal frekuensi. Untuk memberi gambaran, perbandingan antara layanan televisi pada era analog dan digital.

Dengan pembagian peran tersebut, harapannya setiap badan penyiaran dapat berkonsentrasi pada wilayah bisnis di mana mereka paling sesuai. Pemain pendatang baru pada bidang penyiaran tidak akan harus membangun infrastruktur yang mahal karena mereka hanya perlu menyewa kapasitas dari multiplex operator. Meskipun demikian, jumlah spektrum yang tersedia tidak proporsional dengan jumlah broadcaster yang sudah ada saat ini, sehingga tidak semua dari mereka akan terpilih menjadi multiplex operator. Untuk yang tidak terpilih, mereka harus menyerahkan kembali spektrum yang saat ini dipakai setelah digital switch over dan mereka juga tidak akan bisa lagi menggunakan infrastruktur penyiaran yang telah diinvestasikan pada masa analog karena hanya multiplex operator yang diperbolehkan menyiarkan program televisi digital.

Meskipun memiliki hak penggunaan frekuensi, broadcaster yang terpilih menjadi multiplex operator harus membelanjakan sejumlah dana untuk menyediakan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk menyeleng garakan layanan multipleks. Namun, prospek bisnis multipleks ini pun belum pasti menjanjikan, terutama pada masa-masa awal periode simulcast karena broadcaster mungkin tidak akan segera menyediakan program televisi digital.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas menyebabkan migrasi dari televisi analog ke digital menjadi terhambat. Lebih buruk lagi, spektrum digital dividend bisa saja tidak dapat diperoleh sama sekali. Di sisi lain, migrasi TV digital sebenarnya membawa manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. Era analog pada akhirnya pasti akan berubah menjadi era digital.

broadband5g.net

5/22/2018

Penyiaran Digital Indonesia

broadband5g.net


Penyiaran Digital Indonesia


Salah satu sasaran dari penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio adalah dalam rangka memberi peluang ketersediaan saluran bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog. Lembaga penyiaran akan mendapatkan keuntungan rendahnya biaya operasi dan kecanggihan teknologi. Manfaat lain adalah peluang pengembangan konten lokal menjadi terbuka. Secara singkat, rencana implementasi penyiaran TV digital terrestrial meliputi, antara lain:

Implementasi penyiaran TV digital terrestrial akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a) Tahap 1 adalah tahap simulcast ketika pengoperasian transmisi TV analog maupun TV digital dilakukan secara bersamaan. Dalam tahap ini, direncanakan bahwa pengoperasian TV digital di beberapa kota besar paling lambat dimulai pada akhir tahun 2012. Selain itu, tidak akan ada lagi izin TV analog di kota-kota besar tersebut.

b) Tahap 2 adalah tahap penyiaran televisi analog di beberapa wilayah akan dimatikan.

Pada masa simulcast, harus dijamin bahwa penerimaan sinyal yang baik antara TV analog dan TV digital dapat dijamin.

Prinsip-prinsip dasar untuk implementasi TV analog ke TV digital meliputi, antara lain:

Jaminan penyaluran melalui media penyiaran TV ke tidak terputus.

Jaminan LPP dan LPS tentang tidak terganggunya penyiaran, walau dalam masa (simulcast).

Pada masa transisi, LPP dan LPS yang beroperasi memiliki prioritas untuk bersiaran.

Kebijakan penyebaran set-top-box ke masyarakat agar tepat sasaran.

Penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan.

TV digital terrestrial adalah penyiaran televisi terrestrial yang menggunakan format digital. digital membantu kualitas sinyal gambar dan suara di televisi agar sesuai sinyal asalnya. Sinyal digital bisa diterima tanpa perlu mengganti televisi, dengan bantuan set top-box (decoder).

Beberapa tahun ke depan setelah siaran TV digital ada, akan banyak TV yang terintegrasi dengan set-top-box.

Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air), terdiri atas:

1. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS, yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011, lembaga penyiaran penyelenggara program siaran yang terdiri atas TVRI, TV swasta (LPS), dan TV komunitas (LP Komunitas) otomatis menjadi LP3S. Dalam era penyiaran digital, dibentuk suatu entitas baru, yaitu Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M).

Kemkominfo telah pelaksanaan seleksi LP3M tahap pertama pada bulan Juli 2012. Pertimbangan waktu ini adalah target mulai pelaksanaan siaran digital di tahun 2012 dan target penghentian siaran analog di tahun 2018. Durasi migrasi tahun 2012-2018 ini dirasakan ketat, sehingga pemundur an jadwal akan berdampak pada pemunduran jadwal penghentian siaran analog.

Pemerintah merencanakan simulcast, yaitu periode transisi di mana siaran analog dan siaran akan disiarkan bersamaan. Mengingat Indonesia sangat luas, waktu mulai dan berakhirnya periode ini akan berbeda-beda setiap lokasinya. Secara keseluruhan, periode ini akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018. Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan (analog switch-off)9. Rencana implementasi migrasi TV digital dan jadwal switchover sesuai Lampiran Peraturan Menkominfo No. 22 tahun 2011.

Di era analog, penyediaan infrastruktur dan program siaran dilakukan oleh satu lembaga penyiaran untuk menyiarkan satu program.

Pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6 LP3M, yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Jumlah ini paling optimal sesuai kondisi penyiaran di era analog, mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis, dan keterbatasan frekuensi radio.

Pemerintah dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar) yang sudah terbangun, yang berhak menjadi LP3M adalah LPS telah beroperasi dan Izin Penyiaran. Peluang bagi penyelenggara baru menjadi LP3M tidak diberikan karena hal ini merupakan suatu inefisiensi bila terjadi pembangunan infrastruktur yang baru padahal infrastruktur yang tersedia sudah ada. Pemerintah menerapkan kriteria ketat untuk seleksi LP3M di antaranya kepemilikan IPP (Izin Penyelenggaran Penyiaran), komitmen pembangunan minimal, dan jaminan dari peserta atas pelaksanaan prinsip ‘open access/keterbukaan’ dan ‘nondiskriminatif’.

Digitalisasi penyiaran TV SSJ adalah dua program pemerintah yang berbeda, saling. SSJ adalah wujud dari diversifikasi konten dan kepemilikan. Dengan , pelaksanaan SSJ tetap berjalan, bahkan peluang konten lokal semakin terbuka mengingat jumlah saluran siaran akan lebih di setiap wilayahnya.

Pelaku penyiaran yang ada harus melakukan sejumlah investasi baru untuk penyelenggaraan TV digital. Selain itu, di era digital jumlah saluran akan bertambah banyak, sehingga jumlah kompetitor akan bertambah pula.

Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011 disusun berdasarkan UU 32 tahun 2011 tentang Penyiaran dan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Semua ketentuan penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran yang diatur dalam UU 32 tahun 2002 tetap berlaku dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011, di antaranya bahwa satu badan hukum LPS hanya boleh menyiarkan satu program siaran.

broadband5g.net

5/20/2018

Bukankah mereka juga pengam­bil risiko?


Dua tahun sebelum buku ini diselesaikan, ribuan orang di­beritakan telah menjadi korban penipuan dari sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Koperasi Langit Biru. Dalil yang diberikan adalah mereka membutuhkan banyak modal untuk mem­biayai pemesanan daging sapi yang sangat menguntungkan. Hanya dalam tempo beberapa minggu, jumlah anggota koperasi ini berlipat ganda secepat kilat, dan mereka yang menanam Rp4 juta menerima keuntungan seratus persen.


Didorong oleh bukti-bukti bahwa keuntungannya men­janji­kan, maka pu­luhan ribu orang pun bergabung. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan menjadi lebih terpacu, menaruh uang lebih banyak. Mereka mengajak teman, saudara, dan te­tangga, lalu orang-orang itu mengajak tetangga-tetangganya. Me­reka menggadaikan surat tanah, rumah, dan kendaraan untuk men­dapatkan keuntungan yang lebih besar.


broadband5g.net

Bukankah mereka juga pengam­bil risiko?

Meski mereka mengambil risiko, harus saya katakan bukan itu risiko yang dimaksud di sini. Risiko se-perti itu diambil oleh orang-orang yang bermotif mencari keberuntungan tanpa bekerja keras. Dan mereka tidak akan menjadi “driver”. Me­reka adalah “passeng­er” yang mengharapkan hasil dari kegiatan yang 100% outcome (hasilnya) adalah random . Bahkan bisa diduga dari awal bahwa bisnis seperti ini akan sangat merugikan. Skema usa­ha seperti ini, kalau mau dipikirkan oleh para peng­ikutnya, maka mudah dibaca akan bermuara pada penipuan.

Risiko-risiko seperti yang dialami para pembeli keberun­tungan di atas biasanya diselimuti dengan janji-janji muluk seperti uang dan surga. Maka selain untung, bisnis seperti ini dibungkus dengan warna agama atau spiritual yang kental. Mo­ney game Koperasi Langit Biru misalnya dipasarkan dengan ke­tentuan bahwa umat beragama lain dilarang ikut karena tujuannya adalah “untuk menyejahterakan umat”. Dan harap Anda maklum, beberapa studi (Corriveau, 2014) menemukan bahwa anak-anak yang dididik dalam lingkungan pendidikan religius cenderung kesulitan membedakan fiksi dengan fakta.

Seorang “driver” mengambil risiko yang terukur, melaku­kannya setahap demi setahap sambil menguji kebenaran serta meningkatkan keterampilan, keahlian, dan reputasi. Dengan mengekspos diri pada “bahaya” yang terukur, seorang driver menumbuhkan kemahiran dan melatih persepsinya. Bila Anda takut terhadap risiko, ingatlah pesan para orang bijak berikut ini:

  • Berpikir saja tak akan membebaskan Anda dari risiko. Tin­dakanlah yang akan menaklukkan risiko itu. (W. Clement Stone) 
  • Dengan melangkah, maka kita akan mendapatkan kebera­nian, kekuatan, dan percaya diri. Setiap langkah yang ki­ta ambil mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita me­lupakan segala ancaman dan risiko. Kita harus melang­kah dengan berani untuk menaklukkan rasa khawatir bahwa kita tidak bisa. (Eleanor Roosevelt) 
  • Kekhawatiran yang besar pada risiko tak punya kekuatan apa-apa. Rasa takut terhadap risiko hanya menjadikan ma­nusia tak berdaya. (Jim Morrison) 
  • Jika Anda ingin menaklukkan rasa takut, jangan berpangku tangan di dalam rumah dan diam didepannya. Pergilah ke luar, temui banyak orang,dan buatlah diri Anda sibuk. (Dale Carnegie) 
  • Namun jika naluri Anda hanya ingin meraih keuntungan diri tanpa tuntutan kerja keras dan disiplin, janganlah di­ikuti. Pada abad ini, terlalu banyak orang yang menjanjikan keberhasilan sebagai kekayaan, dan semua ini bisa dicapai tanpa kerja keras dalam sekejap. Dalam dua hari, dua jam, lalu dua menit. Semua itu adalah muslihat yang ditawarkan orang-orang bodoh. ( Anonim )
  • Risiko dan kegagalan


Salah satu ilmu manajemen yang berkembang pesat dalam se­puluh tahun terakhir ini adalah Manajemen Ri­si­ko ( Risk Mana­gement) . Ilmu ini berkembang sejalan de­ngan semakin besarnya ke­tidakpastian yang dihadap­i dunia usaha setelah ber­akhir­nya revolusi industri. Informasi cepat berubah dan beredar, produk-produk baru bermunculan, dan din­ding-dinding industri lama bertumbangan. Batas antarnegara, bahkan antarperusahaan pun pupus.

Namun dalam perjalanannya, manajemen risiko lebih ba­nyak dipakai oleh sektor keuangan, khususnya sektor perbankan, untuk mengukur risiko yang dihadapi bank bila memberikan pinjaman kepada nasabah atau sektor-sektor usaha yang berisiko tinggi. Tradisi ini semula ditujukan untuk membentuk perilaku yang lebih berhati-hati agar setiap pinjaman yang diberikan tidak berakhir dengan kegagalan. Namun disadari atau tidak, tradisi ini turut membentuk kebiasaan “menghindari risiko”. 

Terdapat perbedaan antara “menghindari risiko” dengan “meng­­hindari kegagalan”. Namun dalam praktiknya, banyak ka­­langan perbankan yang tidak bisa membedakannya. Risiko bukan­lah sesuatu yang harus dihindari. Suka atau tidak suka, ia harus dihadapi. Dan di dalam buku ini, Anda sudah melihat bahwa manusia yang menghindari risiko sama sekali adalah manusia yang “ nothing ”. Karena menghindari risiko maka ma­nusia akan “ do nothing ”. Jus­tru orang-orang seperti itulah yang harusnya dihindari. 

Lantas, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana menjinakkan risiko, bukan meng­hindarinya. Risiko akan selalu ditemui, bahkan dalam situasi ekonomi yang pasti sekalipun, selalu ada saja risiko.

Shiv Khera (2007), dalam bukunya yang berjudul You Can Win , menyebutkan ada tujuh hal yang membuat seseorang gagal. Inilah yang harus dihindari. Orang-orang bermental passenger umumnya hidup dalam salah satu dari ketujuh karakter ini, sehingga mereka tidak mengekspos diri pada risiko. Ketujuh hal itu adalah: kurang gigih, kurang tekun, rasionalisasi, tidak belajar dari kesalahan, tidak berdisiplin, kurang pede , dan bersikap fa talistik.

Kurang Gigih 

Kegagalan umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau bakat, melainkan kurang gigih. Tetapi kegagalan bukanlah sesuatu yang harus segera ditinggalkan. Petani yang hebat bisa mengalami gagal panen, insinyur-insinyur NASA yang dilengkapi alat-alat yang canggih pun bisa saja gagal menerbangkan pesawat ruang angkasa ke orbitnya. Kegagalan bagi mereka hanyalah sebuah penghentian sementara, karena setelah itu mereka berangkat lagi. Orang-orang yang kurang gigih berhenti sebelum berhasil, sedangkan orang-orang yang berhasil tak pernah berhenti. Mereka bekerja siang-malam dengan penuh kegigihan.

Kurang Tekun 

Orang yang tidak tekun cenderung kurang disiplin, ka­dang setuju-kadang berubah, kadang bersemangat-kadang luntur. Tak ada yang mudah di dunia ini, kecuali sesuatu yang dilakukan dengan tekun sampai menimbulkan kemahiran. Orang-orang yang kurang tekun sering ter­bawa arus, tak punya pendirian yang kuat. Mereka ha­nya melakukan sesuatu karena ikut-ikutan, terbawa arus. Mereka ikut karena kurang percaya diri dan tak punya keberanian. Menyetujui pendapat orang lain sekalipun tidak tahu bahwa tindakannya salah.

Rasionalisasi 

Masyarakat keuangan senang melihat justifikasi yang di­ungkapkan pada beberapa lembar kertas. Justifikasi adalah pembenaran atas sesuatu yang dijalankan, dan bila gagal maka dicari justifikasi yang menjelaskan alasan kegagalan. Sebaliknya, manusia yang sering membuat justifikasi adalah manusia yang menghindari tanggung jawab. Hindarilah orang-orang yang selalu membuat alasan dan hanya me­nunjukkan.

Tidak Belajar dari Kesalahan 

Kesalahan adalah gurunya penemuan. Maka, orang yang telah melakukan kesalahan baiknya diberi kesempatan, ka­rena manusia adalah makhluk yang belajar. Sayangnya, masyarakat sering menghindari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan dianggap cacat. Hanya orang-orang bodoh yang tak belajar dari kesalahan di masa lalu. Kesalahan adalah sebuah detour (jalan memutar), bukan sebuah dead end (jalan akhir, jalan buntu). Jadi, kini jelas siapa yang harus dihindari? Mereka adalah passenger yang tak belajar dari kesalahan. 

Tidak Berdisiplin 


Seorang driver adalah orang yang memiliki self discipline . Jangan hindari manusia yang pikirannya terbuka namun memiliki disiplin diri, karena mereka akan men­jadi ma­nusia yang hebat. Me­reka tidak terpecah pada akti­vitas yang di­tekuni. Orang-orang yang berpotensi gagal adalah mereka yang tidak memiliki disiplin diri. Mereka cenderung baru be­kerja kalau 

Kurang Pede 

Manusia menjadi driver karena memiliki kepercayaan diri, dan manusia yang kurang pede cenderung menjadi pas­senger . Orang-orang yang kurang pede kurang menghargai dirinya sendiri sehingga kurang mendapatkan respek. Mereka cenderung masih mencari identitas. Mereka belum menemukan jati dirinya. Jati diri itu pada dasarnya tak bisa dicari dari masa lalu, melainkan harus terus dibangun, diciptakan kembali dari masa ke masa. Kalau manusia kurang pede , mereka akan menjadi malas dan menganggur. Malas dan menganggur ibarat karat yang menggerus logam-logam keras.

Perilaku Fatalistik 

Manusia fatalistik adalah manusia yang enggan memikul tanggung jawab sosial dari posisinya dalam masyarakat. Mereka menyalahkan keberadaannya, nasib, alam, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang berhasil dianggap semata-mata karena keberuntungan, bukan kerja keras. Orang-orang yang berorientasi pada fatalistik sering kali sulit maju dan bisa tetap berada dalam kesulitan.

broadband5g.net

TERBARU UAS KLARIFIKASI VIDEO VIRAL NYA ! Apakah hati Ustaz sudah begitu penuh dengan kebenciannya terhadap kristen.? Sungguh tak bija...