5/22/2018

Penyiaran Digital Indonesia

broadband5g.net


Penyiaran Digital Indonesia


Salah satu sasaran dari penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio adalah dalam rangka memberi peluang ketersediaan saluran bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog. Lembaga penyiaran akan mendapatkan keuntungan rendahnya biaya operasi dan kecanggihan teknologi. Manfaat lain adalah peluang pengembangan konten lokal menjadi terbuka. Secara singkat, rencana implementasi penyiaran TV digital terrestrial meliputi, antara lain:

Implementasi penyiaran TV digital terrestrial akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a) Tahap 1 adalah tahap simulcast ketika pengoperasian transmisi TV analog maupun TV digital dilakukan secara bersamaan. Dalam tahap ini, direncanakan bahwa pengoperasian TV digital di beberapa kota besar paling lambat dimulai pada akhir tahun 2012. Selain itu, tidak akan ada lagi izin TV analog di kota-kota besar tersebut.

b) Tahap 2 adalah tahap penyiaran televisi analog di beberapa wilayah akan dimatikan.

Pada masa simulcast, harus dijamin bahwa penerimaan sinyal yang baik antara TV analog dan TV digital dapat dijamin.

Prinsip-prinsip dasar untuk implementasi TV analog ke TV digital meliputi, antara lain:

Jaminan penyaluran melalui media penyiaran TV ke tidak terputus.

Jaminan LPP dan LPS tentang tidak terganggunya penyiaran, walau dalam masa (simulcast).

Pada masa transisi, LPP dan LPS yang beroperasi memiliki prioritas untuk bersiaran.

Kebijakan penyebaran set-top-box ke masyarakat agar tepat sasaran.

Penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan.

TV digital terrestrial adalah penyiaran televisi terrestrial yang menggunakan format digital. digital membantu kualitas sinyal gambar dan suara di televisi agar sesuai sinyal asalnya. Sinyal digital bisa diterima tanpa perlu mengganti televisi, dengan bantuan set top-box (decoder).

Beberapa tahun ke depan setelah siaran TV digital ada, akan banyak TV yang terintegrasi dengan set-top-box.

Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air), terdiri atas:

1. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS, yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011, lembaga penyiaran penyelenggara program siaran yang terdiri atas TVRI, TV swasta (LPS), dan TV komunitas (LP Komunitas) otomatis menjadi LP3S. Dalam era penyiaran digital, dibentuk suatu entitas baru, yaitu Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M).

Kemkominfo telah pelaksanaan seleksi LP3M tahap pertama pada bulan Juli 2012. Pertimbangan waktu ini adalah target mulai pelaksanaan siaran digital di tahun 2012 dan target penghentian siaran analog di tahun 2018. Durasi migrasi tahun 2012-2018 ini dirasakan ketat, sehingga pemundur an jadwal akan berdampak pada pemunduran jadwal penghentian siaran analog.

Pemerintah merencanakan simulcast, yaitu periode transisi di mana siaran analog dan siaran akan disiarkan bersamaan. Mengingat Indonesia sangat luas, waktu mulai dan berakhirnya periode ini akan berbeda-beda setiap lokasinya. Secara keseluruhan, periode ini akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018. Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan (analog switch-off)9. Rencana implementasi migrasi TV digital dan jadwal switchover sesuai Lampiran Peraturan Menkominfo No. 22 tahun 2011.

Di era analog, penyediaan infrastruktur dan program siaran dilakukan oleh satu lembaga penyiaran untuk menyiarkan satu program.

Pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6 LP3M, yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Jumlah ini paling optimal sesuai kondisi penyiaran di era analog, mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis, dan keterbatasan frekuensi radio.

Pemerintah dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar) yang sudah terbangun, yang berhak menjadi LP3M adalah LPS telah beroperasi dan Izin Penyiaran. Peluang bagi penyelenggara baru menjadi LP3M tidak diberikan karena hal ini merupakan suatu inefisiensi bila terjadi pembangunan infrastruktur yang baru padahal infrastruktur yang tersedia sudah ada. Pemerintah menerapkan kriteria ketat untuk seleksi LP3M di antaranya kepemilikan IPP (Izin Penyelenggaran Penyiaran), komitmen pembangunan minimal, dan jaminan dari peserta atas pelaksanaan prinsip ‘open access/keterbukaan’ dan ‘nondiskriminatif’.

Digitalisasi penyiaran TV SSJ adalah dua program pemerintah yang berbeda, saling. SSJ adalah wujud dari diversifikasi konten dan kepemilikan. Dengan , pelaksanaan SSJ tetap berjalan, bahkan peluang konten lokal semakin terbuka mengingat jumlah saluran siaran akan lebih di setiap wilayahnya.

Pelaku penyiaran yang ada harus melakukan sejumlah investasi baru untuk penyelenggaraan TV digital. Selain itu, di era digital jumlah saluran akan bertambah banyak, sehingga jumlah kompetitor akan bertambah pula.

Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011 disusun berdasarkan UU 32 tahun 2011 tentang Penyiaran dan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Semua ketentuan penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran yang diatur dalam UU 32 tahun 2002 tetap berlaku dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 22 tahun 2011, di antaranya bahwa satu badan hukum LPS hanya boleh menyiarkan satu program siaran.

broadband5g.net

No comments:

TERBARU UAS KLARIFIKASI VIDEO VIRAL NYA ! Apakah hati Ustaz sudah begitu penuh dengan kebenciannya terhadap kristen.? Sungguh tak bija...